Jakarta, Indonesia | Saturday, 02-07-2022

NEWS UPDATE

MK Ungkap TNI Polri Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Chandra | Kamis,26 Mei 2022 - 20:52:03 WIB

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono/foto ist SSV Youtube metrotvnews

Jakarta, CityPost – Penunjukan anggota TNI dan Polri aktif sebagai pejabat (Pj) kepala daerah dinilai bertentangan dengan aturan konstitusi kecuali bagi mereka yang sudah mengundurkan diri dari satuan tugasnya masing-masing.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono saat menyikapi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah Brigjen Andi Chandra Asa`adudin sebagai Pejabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat.

Fajar menilai hal itu disebut sebagai pengingkaran Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 karena Andi merupakan anggota TNI aktif.

Fajar menjelaskan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 mengatur tentag anggota TNI bisa menduduki jabatan sipil usai mereka mengundurkan diri atau pension. Secara teori atau praktek, pertimbangan hukum dalam putusan MK bersifat mengikat.

“Prajurit TNI itu hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension,” jelasnya melalui diskusi virtual pada Rabu (25/5) lalu.

Menurut Fajar, putusan MK terkait Pejabat Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyebutkan jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh TNI aktif antara lain kantor yang membidangi Politik, Hukum dan Keamanan (polhukam), SAR, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Narkotika Nasional, Dewan Pertahanan Nasional dan Mahkamah Agung.

Sementara, diluar jabatan itu kata Fajar, anggota TNI tidak bisa menduduki jabatan sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pension dari penugasannya. Dia menjelaskan, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan untuk Polri, lanjut Fajar. Hal yang sama juga berlaku yakni anggota Polri aktif hanya bisa menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tentang Polri. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar