Jakarta, Indonesia | Monday, 15-08-2022

NEWS UPDATE

Kantor Hukum HC Somasi EAWM Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Andre Heru | Sabtu,28 Mei 2022 - 17:46:08 WIB

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV Youtube Kompastv

Jakarta, CityPost –  Tiga orang pekerja perempuan asal Sukabumi, Indramayu dan Majalengka diduga telah menjadi korban perdagangan manusia dengan modus pekerja migran usai dikirimkan ke negara Arab Saudi dan Bahrain oleh perusahaan penyalur.

Hal itu diungkapkan oleh Tim Advokat Hukum Hery Chariansyah selaku kuasa hukum yang sedang mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi keluarga dan korban.

Hery mengatakan tiga orang perempuan yang diduga menjadi korban perdagangan manusia adalah M (23) dari Sukabumi yang dipekerjakan di Bahrain, S (23) asal Indramayu dipekerjakan di Arab Saudi dan MA (2) dari Majalengka yang ditempatkan di Bahrain.

“Saat ini korban bernama M asal Sukabumi sudah Kembali ke Indonesia sedangkan korban perdagangan orang lainnya masih belum Kembali dan sedang dalam kondisi sakit dan harus segera mendapatkan pertolongan medis,” jelas Hery melalui keterangan pers yang dibagikan kepada awak media pada Sabtu (28/5) hari ini.

Hery menjelaskan pihaknya telah mensomasi perusahan EAWM selaku pernyalur tenaga kerja Indonesia yang telah mengirim M,S dan MA ke Timur Tengah namun belum direspon. Bahkan dia juga akan melakukan Tindakan hukum untuk semua yang terlibat serta melaporkan permasalahan tersebut kepada Kapolri dan pihak Kementerian terkait melalui Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana perdagangan orang ditingkat pusat.

“Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka Tim Kuasa Hukum akan memastikan bahwa kasus dugaan perdagangan orang ini dapat menjadi perhatian publik, aparat penegak hukum dan pejabat negara agar para pelaku dapat diberikan sanksi pidana dan keadilan bagi para korban,” tegas Hery yang juga aktivis perlindungan perempuan dan anak.

Aktivis perlidungan perempuan dan anak ini menegaskan pihak penyalur atau pengirim maupun pihak yang terlibat lainnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum kendati mereka melakukan upaya pemulangan korban atau tenaga kerja perempuan yang Sebagian masih berada di Timur Tengah dalam kondisi sakit.

Disebutkan, mengacu pada informasi yang diperoleh dari para korban dan keluarganya. Mereka sebelumnya berniat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kemudian sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja bernama EAWM membujuk rayu dan mengirimkan mereka bekerja ke negara Timur Tengah.

“Dari informasi yang kami dapat tentang praktek dan mekanisme perekrutan calon pekerja migran yang dilakukan, kami meyakini ini adalah bentuk praktek tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah dengan melibatkan kelompok orang yang memiliki perang masing-masing,” jelasnya.

Menurut Hery, proses perekrutan bisa dikategorikan sebagai sindikat perdagangan orang pasalnya ada pihak yang bertanggungjawab merekrut dengan iming-iming keuntungan dan kelayakan upah, ada pihak yang membiayai pernyiapan dokumen keberangkatan, ada pihak yang mengurus keberangkatan korban dari Jakarta dan ada pihak yang terkoordinasi  dengan agensi di Arab Saudi dan Bahrain serta negara Timur Tengah lainnya.

“Ada pihak yang disebut sebagai agensi yang bertanggungjawab menampung dan mendistribusikan korban di negara Arab Saudi dan Bahrain atau kota tujuan untuk dipekerjakan yang dapat disebut sebagai pekerjaan yang bersifat eksploitatif,”ujarnya.

Hery membeberkan bahwa pekerjaan yang bersifat eksploitatif tidak hanya jenis pekerjaan tetapi mempekerjakan orang dengan cara melanggar atau melawan hukum dan/atau tidak sesuai dengan hukum juga dapat disebut ekspolitatif.

“Pemerintah Indonesia melalui beragam Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada penggunaan perseorangan di 19 negara Kawasan Timur Tengah yang salah satunya Arab Saudi dan Bahrain,” pungkasnya.

Diketahui, proses pemberangkatan korban perdagangan orang dengan dalil PMI dan ditempat di negara Timur Tengah tengah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran. Khususnya termaktub dalam Pasal 82 jo Pasal 86 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia kenegara tertentu dinyatakan tertutup dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar.

“Ada Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan saksi pidana penjara selama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,” terang Hery.

Mengacu pada Defisini tersebut, Hery menegaskan perdagangan orang dan apa yang dialami korban M, S, dan MA sudah masuk dan sempurna sebagai perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana perdagangan orang karena telah terjadi perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan penerimaan orang dengan pemalsuan dan posisi rentan (kemiskinan) yang dilakukan antar negara untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang dilakukan perusahaan EAWM dan jaringan recruitmentnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak redaksi sedang mencoba mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan memintai tanggapan pihak EAWM atas gugatan dan somasi yang dilayangkan oleh korban melalui Tim Kuasa Hukum Hery Chariansyah. (Adh)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar