Jakarta, Indonesia | Monday, 15-08-2022

NEWS UPDATE

BNN Ungkap Ganja Tak Mungkin Dilegalkan

Chandra | Selasa,05 Jul 2022 - 21:04:21 WIB

Tanaman Ganja (ilustrasi)/foto ist SSV Youtube BBC News

Jakarta, CityPost – Polemik legalisasi ganja di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat dikalangan para tenaga kerja Kesehatan, politisi dan aparat penegak hukum yang terkait didalamnya. Kendati disebutkan untuk kepentingan medis, Badan Narkotika Nasional (BNN) tetap menolak adanya wacana legalisasi tanaman psikotropika tersebut.

Penolakan itu disampaikan oleh Direktur Hukum atau Plt Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Susanto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Selasa (5/7) hari ini.

Susanto menegaskan BNN menolak legalisasi ganja atas dasar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika jenis ganja dilarang sama sekali di Indonesia.

“Kita adalah negara hukum, artinya kita menegakkan hukum-hukum positif. Kalau dalam hukum positifnya terkait pengaturan narkotika ada di UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 tidak diperbolehkan untuk kepentingan obat dan ganja termasuk kedalam golongan 1 maka dalam proses penegakkan dan hukum positif tidak mungkin untuk dilegalkan,” tegas Susanto.

Wacana legalisasi ganja ini terus bergulir, khususnya diranah platform media sosial. Sebelumnya, dunia juga digegerkan dengan negara Thailand yang melegalkan ganja untuk rekreasi dan farmasi bahkan masyarakat disupport untuk ikut menanam dengan memberikan satu juta bibit tanaman ganja.

Pasca berita viral dunia itu, kemudian ada seorang ibu bersama anak kecil yang melakukan aksi meminta ganja dilegalkan agar bisa mengobati anaknya.

Menyoal ganja tersebut, banyak asumsi dan pendapat yang juga dilontarkan dari kalangan umum dan praktisi. Seperti halnya, pengamat hukum dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Asmin Fransiska yang menyatakan bukan legalisasinya tetapi lebih kepada regulasinya.

Asmin menyatakan semua pihak harus berhati-hati dengan kata legalisasi mengingat dalam kebijakan narkotika secara umum terdapat tahapan-tahapan. Seperti tahapan kriminalisasi yang sedang terjadi di Indonesia dan tahapan dekriminalisasi dimana mengeluarkan aspek-aspek penghukuman bagi pengguna narkotika untuk kepentingan seniri ataupun orang lain dalam kapasitas tertentu.

Kemudian, kata Asmin. Tahapan berikutnya ada regulasi. Dalam hal ini, banyak negara yang masih melakukan control terhaap penggunaan secara berlebihan atau euphoria pada saat legalisasi narkotika melalui regulasi.

Asmin mencontohnya regulasi terkait penggunaan ganja medis seperti adanya uji laboratorium, perizinan, pembuatan apotek tertentu dan ditujukan untuk pasien tertentu.

“Regulasinya seperti apa? Untuk penggunaan ganja meis hanya boleh dengan melakukan uji laboratorium terlebih dahulu, mengajukan perizinan, membuat apotek tertentu dan ditujukan untuk pasien tertentu,” ujarnya.

Kendati demikian, mayoritas perbincangan yang ditangkap dari penelusuran redaksi terkait wacana legalisasi ganja melalui akun-akun twitter terlihat banyak warga yang tidak setuju. Khususnya para tenaga Kesehatan atau dokter yang aktif dan ikut berbicara melalui platform twitter.

Seperti halnya akun @DrEvaChaniago yang menuliskan bahwa pejabat gercep terkait legalisasi ganja dengan keinginan segera ketok RUU yang seharusnya tidak perlu karena sudah diakomodir UU Kesehatan No. 35 Tahun 2009. Padahal banyak rakyak yang terkendala masalah BPJS yang butuh layanan Kesehatan dengan segera.

“Soal legalisasi Ganja medis para pejabat Gercep, segitunya ingin segera ketok RUU yg seharusnya tdk perlu Kr sdh diakomodir oleh UU Kes no 35 thn 2009 Saat ini banyak Rakyat yg sdg bermasalah dg BPJS, yg butuh layanan Kesehatan segera Mana suara mereka yg katanya Wakil Rakyat?” tulis Dr Eva melalui akun twitternya yang dipublish pada Selasa (5/7) pukul 11.31 WIB. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar