Jakarta, Indonesia | Saturday, 01-10-2022

NEWS UPDATE

MAKI Ungkap Temuan Skandal Tambang Batubara Di Kalimantan

Masheru | Jumat,16 Sept 2022 - 21:08:49 WIB

Koordinator MAKI Boyamin Saiman laporkan skandal dugaan korupsi tambang batubara kepada Menkopolhukam Mahfud MD/foto CityPost

Jakarta, CityPost – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kembali menguak adanya dugaan skandal korupsi dan dugaan manipulasi dari kegiatan tambang batubara yang ada di Kalimantan Timur.

Hasil temuan itu dilaporkan Boyamin kepada Menkopolhukam Prof. Mahfud MD dikantornya di Jakarta pada Jumat (16/9) hari ini.

Boyamin mengatakan telah membawa laporan dugaan korupsi PNBP dan Manipulasi Pengapalan serta Penjualan Ilegal Batubara untuk ekspor yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT MU yang berada di Kalimantan Timur dan dilaporkan langsung kepada Mahfud MD.

Menurut Boyamin, skandal tersebut diduga telah merugikan negara sedikitnya kurang lebih sebesar Rp 9,3 triliun. Oleh karena itu, dia meminta Menkopolhukam untuk segera melaporkan hasil temuan mereka kepada Presiden Joko Widodo agar bisa diusut dan ditangani oleh penegak hukum.

“Temuan MAKI pada tahun 2021, perusahaan tambang batubara tersebut mendapatkan ijin penambangan dalam setahun, dalam bentuk persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) total sebanyak 14.520.602 MT. Akan tetapi realisasi penjualan pada tahun 2021 diduga mencapai sebanyak 22.739.419 MT,” ungkap Boyamin melalui siaran pers yang disampaikan kepada CityPost pada Jumat (16/9) hari ini.

Sementara itu, lanjut Boyamin. Berdasarkan data pengapalan di Pelabuhan (KSOP) yang berkesesuaian dengan jumlah (quantity) pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) di Ditjen Minerba, terdapat penjualan ekspor batubara yang transaksinya tidak dilaporkan (un-reporting) sebanyak 8.218.817 MT, dengan modus operandi seolah-olah jenis pelaporan transaksi dalam system Moms masih dalam status provisional atau belum final.

“Diduga perusahaan tambang batubara tersebut bersekongkol degan DA, penanggungjawab pengelola admin Moms dan IT pada Ditjen Minerba untuk menghapus dan/atau merubah dan/atau memakai kembali RKAB, LHV, NTPN dan COA yang terdapat dalam Modul Verifikasi Penjualan (MVP) milik Ditjen Minerba yang sudah terpakai dengan jumlah sesuai yang dikehendaki,” ujar Boyamin.

Boyamin menegaskan batubara sebanyak 8.218.817 MT yang berstatus illegal, berdasarkan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Milik Negara dan/atau merupakan Kekayaan Milik Negara.

“Kerugian Negara pada cluster  PNBP kurang lebih sebesar     Rp. 2.200.550.636.353,-. Sedangkan kerugian negara  pada cluster keuntungan yang tidak sah dari hasil penjualan batubara untuk ekspor sebanyak 8.218.817 MT adalah  senilai  usd 493.129.020  atau setara dengan     Rp. 7,15 Triliun sehingga secara keseluruhan potensi kerugian adalah Rp. 9,3 Trilyun,” tukasnya.

Selain itu, melalui siaran pers MAKI juga menjelaskan bahwa  pada cluster domestic market obligation/DMO, MAKI menemukan adanya dugaan penyimpangan.

Menurut MAKI, berdasarkan data pada  Ditjen Minerba, perusahaan tambang batubara tersebut mendalilkan,  pada tahun 2021 telah  memenuhi kewajiban DMO sebanyak 4.095.243 metric ton. Padahal untuk tahun 2021, PLN hanya menerima DMO dari perusahaan tambang tersebut sebanyak 1.398.318 metric ton.

“Perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam oleh aparat penegak hukum atas kemungkinan terjadinya dugaan penyimpangan kewajiban DMO sebanyak 2.696.925 metric ton  yang dialibikan disetorkan ke industri-industri dalam negeri. Hal ini dapat dipersamakan dengan kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit (CPO) yang ditangani Kejaksaan Agung terkait dugaan manipulasi DMO,”pungkas Boyamin.

Untuk mengimplementasikan hasil temuannya, MAKI juga meminta kepada Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan penegakan hukum atas dugaan tambang batubara ilegal yang marak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tambang ilegal nikkel di Sulawesi Tengah, dan tambang ilegal Timah di Bangka Belitung. (Masheru)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar