Jakarta, Indonesia | Monday, 15-08-2022

NEWS UPDATE

LCKI Desak Polri Tindak Tegas Penyalahgunaan Plat Dinas

Chandra | Senin,18 Jul 2022 - 17:01:47 WIB

Ketua LCKI Erwin Ramali/foto dok FWJ

Jakarta, CityPost – Beredarnya dugaan penggunaan plat dinas polisi yang dipakai oleh warga sipil kini menjadi perhatian serius dari kalangan pemerhati publik. Salah satunya Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) yang meminta Polri bertindak tegas untuk memproses para pelakunya.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua LCKI Erwin Ramali melalui konferensi pers di secretariat Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di Setidabudi, Jakarta Selatan pada Minggu (17/7) lalu.

Erwin menjelaskan, kasus penggunaan plat dinas kepolisian oleh warga sipil sudah menjadi perbincangan publik dan bisa memicu preseden buruk bagi institusi Polri jika tidak ditindak.

Kasus yang ditekankan Erwin adalah adanya dugaan warga yang menggunakan plat dinas polisi pada kendaraannya jenis Chevrolet Trax berwarna hitam dengan Nopol Dinas Polisi 168-07 yang dinilainya palsu.

”Plat nopol yang dipakai dikendaraan Chevrolet Trax warna hitam dengan Nopol Dinas Polisi 168-07 adalah Nopol Palsu. Karena sesuai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) mobil itu bernopol AB 1887 TY,” tegas Erwin.

Erwin mengatakan kasus temuannya telah dilaporkan kepada Kapolda Metro Jaya melalui surat dengan Nomor 051/LCKI-DKI/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dan upaya apapun menyikapinya.

“LCKI telah menegur Kapolda Metro Jaya melalui surat kami Nomor 051/LCKI-DKI/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, tanggal 11 Juli 2022 lalu dan sampai detik ini belum ada jawaban dari Kapolda upaya-upaya apapun dalam melakukan tindakan tersebut,” ucapnya.

Perkara plat dinas polisi ini juga sebelumnya ditanggapi oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang meminta Kepolisian untuk menanggapi setiap temuan dan melakukan Tindakan atas penyalahgunaan plat dinas polisi.

“Pemalsuan TNKB itu merupakan tindak pidana. Kami mendesak pihak kepolisian segera melakukan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan TNKB tersebut,” tegas Sugeng pada (25/5) lalu.

Menurut IPW, pelaku tindak pidana pemalsuan TNKB dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Pasal 263 jo Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan jo Pasal 280 jo Pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar