Jakarta, Indonesia | Saturday, 02-07-2022

NEWS UPDATE

MAKI Desak Presiden Dan DPR Tambah Anggaran Kejagung

Chandra | Minggu,12 Jun 2022 - 18:55:25 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman/foto ist SSV Youtube KompasTV

Jakarta, CityPost – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan adanya masalah perbedaan anggaran kinerja dan kesenjangan aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dan KPK yang tidak sebanding dengan prestasi para petugas dilapangan.

Menyoal penanganan perkara korupsi, Boyamin saat ini mendesak Presiden dan DPR RI untuk menambah anggaran Kejaksaan Agung sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya menguak masalah mafia minyak goreng dan masalah korupsi besar lainnya.

Boyamin mengatakan, anggaran Kejaksaan Agung tahun 2022 hanya 9 triliun. Dari nilai tersebut hanya 30 miliar yang digunakan untuk menangani masalah korupsi.

“Terdapat perbedaan mencolok Kejagung dan KPK atas penyelamatan kerugian negara dari perkata korupsi. Beda mencolok gaji dan anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK,” ujar Boyamin melalui keterangan resminya kepada citypost pada Minggu (12/6) lalu.

Mengacu pada hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI), kata Boyamin. Kejaksaan telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat terkait penanganan dugaan korupsi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Boyamin menilai saat ini prestasi Kejaksaan Agung tidak sebatas menguak mafia minyak goreng, melainkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diperiode kedua (2019-2022), Kejagung secara fantastis berhasil menangani perkara lain dalam penyelamatan kerugian negara.

Berikut catatan data MAKI terkait prestasi Kejagung dalam menguak dan menangani perkara korupsi di Indonesia, antara lain; 1. Kasus Jiwasraya, asset dan uang yang diselamatkan Rp 18 triliun dari kerugian 16 triliun, 2. Kasus Asabri, mampu menyelamatkan Rp 16 triliun dari kerugian 2p triliun, 3. Kasus Impor Tekstil Batam, menyelamatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12 triliun.

Kemudian yang keempat Kasus Mafia Minyak Goreng. Uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 5,6 triliun (dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai – BLT) untuk 6 bulan, 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) Rp 2,5 triliun, 6. Kasus Garuda Rp 3,6 triliun, dan kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung karena penyidikan masih berjalan, seperti kasus Waskita Precast dan impor baja.

“Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliuun,” kata Boyamin.

Mengacu pada hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum yang dibahas oleh Komisi III DPR RI untuk tahun anggaran 2023, besaran anggaran sebesar 24 triliun. Sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp 9 triliun yang semula Rp 11 triliun.

“Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 miliar, berbeda dengan KPK sebesar Rp 70 miliar,” tukasnya.

Boyamin menegaskan dengan prestasi hebat dan rangking survey yang meningkat. Maka semestinya Presiden Joko Widodo dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi dan hadiah kepada Kejaksaan Agung.

“Penambahan anggaran 24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa, termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang,” katanya.

Perbedaan kesenjangan antara Kejagung dan KPK cukup jauh, kata Boyamin. Dia mencatat Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejagung hanya mendapatkan gaji Rp 11 juta. Sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) mendapatkan kisaran gaji Rp 25 juta.

Kemudian, lanjut Boyamin. Pejabat Eselon II Kejagung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp 25 juta sedangkan eselon II di KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp 40 juta. Kemudian Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli) bergaji Rp 30 juta, sementara Eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta.

“Jaksa Agung bergaji Rp 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta,” ungkap Boyamin.

Hal inilah yang menurut Boyamin harus menjadi perhatian. Dia penaikan anggaran akan menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan.

“Untuk itu diperlukan penguatan Kejaksaan Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberik kewenangan utuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap onum Jaksa nakal. (Tidak sekedar proses kode etik). Semestinya ditambah anggaran utuk Jamwas,”pungkasnya. (Chand)


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar