Jakarta, Indonesia | Saturday, 02-07-2022

NEWS UPDATE

Memahami Posisi Ganjar Dalam Persoalan Desa Wadas

Penulis: Jannus TH Siahaan (Doktor Sosiologi) | Kamis,10 Feb 2022 - 21:44:23 WIB

Warga Desa Wadas Berkumpul di Masjid/foto ist akun twitter Wadas Melawan

Desa Wadas belakangan ini menjadi topik panas di media-media nasional. Penolakan sebagian masyarakat di Desa Wadas, Jawa Tengah atas salah satu proses pembebasan lahan yang menjadi salah satu langkah penting dalam pembangunan Proyek Waduk Bener berujung kisruh. Proyek yang menelan biaya Rp2.06 triliun dan masuk kategori Proyek Strategis Nasional(PSN) itu memang direncanakan akan selesai dan diresmikan pada tahun depan.
 
Dengan tenggat waktu tersebut,  pemerintah,  baik pusat maupun daerah (termasuk Ganjar Pranowo sebagai Gubernur) ,  begitu pula semua lembaga yang terlibat,  memang dituntut untuk bergerak cepat guna menyelesaikan berbagai kendala yang ada di lapangan. Asumsi pemerintah dan lembaga-lembaga teknis yang terlibat boleh jadi tidak terlalu bersesuaian dengan fakta yang ada di lapangan,  sehingga terjadi bentrokan yang dikategorikan oleh beberapa pihak sebagai bentrokan yang "tidak perlu."
 
Hitam di atas putih,  PSN berupa bendungan ini memang berpeluang memperbaiki produktifitas ekonomi daerah,  termasuk membuka peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut hitungan awal pemerintah, dimana Bendungan Bener akan menjamin aliran air untuk 13.589 hektar sawah yang sudah ada. Tak hanya itu, 1.110 hektar sawah baru pun bisa dicetak merujuk kapasitas air yang ada di bendungan tersebut.
 
Kemudian, Bendungan Bener juga akan menjadi sumber air baku untuk masyarakat dengan kapasitas 1.500 liter per detik. Serta yang tak kalah penting dan strategis, akan ada enam Megawatt listrik yang akan dihasilkan di satu sisi dan juga berkapasitas mengurangi potensi banjir untuk wilayah Purworejo dan Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir lebih kurang 8,73 juta m3 di sisi lain.
 
Dari data perkembangan pembebasan lahan yang pernah dipaparkan Ganjar Pranowo belum lama ini, progres pembayaran ganti lahan terdampak sudah mencapai 57,17% dengan nilai Rp 689 miliar per November 2021. Kemudian ada 1.167 bidang yang sedang dalam proses pembayaran dan bila selesai maka progresnya akan mencapai 72,3%. Sementara sisanya 27,7% belum mendapatkan pembayaran atau penggantian. Sebagian karena proses perbaikan dokumen administrasi (3,8%),  gugatan perdata status banding ke Pengadilan Tinggi (2,9%) dan kendala pengukuran Desa Wadas (21%).
 
Dari data ini terlihat bahwa memang kisruh berada di luar asumsi pelaksana. Dengan angka penolakan yang terbilang sangat kecil dan berujung ke gugatan hukum (2,9%), pelaksana luput memetakan risiko dan potensi gejolak resistensi lebih lanjut.  Tentu secara matematis keluputan tersebut sangat bisa dipahami mengingat sangat kecilnya persentase penolakan. Ditambah lagi,  proses penolakan tersebut,  mulai dari gugatan, banding, sampai kasasi,  tenyata juga ditolak lembaga supremasi hukum.  Artinya,  secara legal dan realitas matematis di lapangan,  kepercayaan diri pelaksana untuk melanjutkan pekerjaan di lapangan memang sangat bisa dipahami.
 
Bahkan Ganjar Pranowo sebenarnya secara pribadi tampak belum puas dengan legitimasi tersebut.  Sebagai Gubernur,  Ganjar Pranowo pun kemudian mengundang Komnas HAM, Camat Bener, Kades Wadas, BBWS, dan Pakar dari Undip ke kantornya. Rapat itu diniatkan oleh Ganjar  Pranowo untuk mendapatkan masukan lebih jauh terkait putusan kasasi untuk para penggugat. Lalu pada 6 Desember 2021, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk Gubernur Jateng, yakni memfasilitasi dialog.
 
Menindaklanjuti rekomendasi itu,  Ganjar Pranowo pun memfasilitasi Komnas HAM melakukan dialog pada 20 Januari 2022 di Hotel Grasia Semarang dan mengundang warga Wadas yang pro dan kontra, BPN, BBWS, dan sejumlah pihak lain yang terkait. Namun sangat disayangkan,  pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh warga yang pro, sedangkan yang kontra tidak hadir. Meski demikian,  Ganjar Pranowo pun tetap mengapresiasi rekomendasi dan tindak lanjut dari Komnas HAM.  Apalagi,  di tahun lalu,  festival HAM yang diadakan di Semarang,  didukung dan dihadiri oleh Ganjar Pranowo,  yang menunjukkan seriusnya komitmen seorang Ganjar Pranowo pada isu Hak Asasi Manusia.
 
Di sisi lain,  waktu terus berjalan,  tenggat yang telah ditetapkan semakin mendekat.  Dengan asumsi persentasi penolakan yang terbilang jauh lebih kecil dari yang menerima,  tim pelaksana akhirnya memutuskan untuk bergerak.  Ganjar Pranowo pun sempat mengatakan tidak akan ada kekerasan atau pelanggaran HAM,  yang ternyata setelah kisruh terjadi, itu pun semua melenceng dari harapan Ganjar.  
 
Pertanyaannya,  apakah Ganjar Pranowo layak dipersalahkan?  Secara hukum,  baik Ganjar Pranowo maupun tim pelaksana di lapangan sudah mengantongi legitimasi hukum,  seiring gagalnya banding dan kasasi dari para penggugat.  Pun secara prosedural sosial politik,  Ganjar Pranowo telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka diri, mulai dari mengundang berbagai pihak,  termasuk Komnas HAM dan para pakar, menerima rekomendasi dari Komnas HAM dengan  memfasilitasi dialog untuk semua stake holder,  yang sayangnya tak dihadiri kelompok yang kontra.
 
Jadi sangat jelas bahwa Ganjar Pranowo sudah berusaha mendukung Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan akan berperan sangat positif untuk perekonomian Jateng di satu sisi dan mengikuti semua syarat prosedural yang ditetapkan di sisi lain.  Dengan kata lain, sangat tidak etis jika ada para pihak yang tetap berusaha menyeret Ganjar Pranowo ke zona negatif,  tanpa memahami konteks yang ada.  Di sisi lain,  media-media pun sebaiknya memperbesar porsi pemberitaan lengkap (explanatory news dan features)  yang berpotensi menjernihkan situasi,  bukan menyajikan berita  sepotong-sepotong dan bahkan tendensius yang berpotensi memperkeruh suasana.
 
Saya sangat yakin,  dengan posisi politiknya yang kian strategis di level nasional dan reputasi kegubernurannya di Jateng,  apa yang terjadi di Wadas murni berada di luar dugaan banyak pihak,  bukan hanya Ganjar Pranowo sendiri,  mengingat proses dan semua syarat sudah terpenuhi dengan baik.  Untuk itu,  atas perkembangan yang ada,  semua pihak perlu kembali menyesuaikan diri,  baik tim pelaksana,  pemerintah pusat,  daerah,  termasuk Ganjar,  begitu pula media-media,  agar tidak terjadi hal-hal yang lebih kontraproduktif ke depannya.  Secara personal,  saya pun yakin,  Ganjar Pranowo akan belajar banyak dari peristiwa ini untuk bahan penting di hari-hari mendatang. Pun saya juga yakin, komitmen Ganjar Pranowo kepada HAM masih kuat seperti sedia kala.  Semoga. 


Komentar Via Website : 0

Nama

Email

Komentar