SEMARANG – Akses bantuan hukum buat warga desa di Jawa Tengah bakal makin diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah resmi duduk bareng sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermasdes Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah buat ngomongin soal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa.
Pertemuan yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2026 ini punya 2 agenda utama: evaluasi pelaporan layanan Posbankum Desa dan rencana pelatihan paralegal di tingkat desa. Intinya, kedua lembaga ini mau mastiin kalau layanan hukum gratis buat masyarakat kecil bener-bener jalan, bukan cuma pajangan di atas kertas.
Kenapa Koordinasi Ini Penting?
Buat yang belum tahu, Posbankum Desa itu semacam pos konsultasi hukum yang ada di level desa dan kelurahan. Tujuannya simpel: supaya warga yang butuh bantuan hukum nggak perlu jauh-jauh ke kota atau bingung harus ke mana. Cukup datang ke Posbankum di desanya masing-masing.
Nah, Jawa Tengah sendiri udah punya capaian yang cukup oke. Per 19 November 2025, ada 8.563 Posbankum Desa yang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Angka ini artinya 100% desa di Jateng udah punya Posbankum. Tapi pertanyaannya: apakah semua Posbankum itu bener-bener aktif dan berfungsi?
Nah, di sinilah koordinasi antara Kemenkum dan Dispermasdes Dukcapil jadi krusial. Membentuk Posbankum itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya yang justru lebih menantang adalah memastikan semuanya beroperasi dengan baik dan bisa diakses warga yang membutuhkan.
Pelaporan Jadi Kunci Pantau Kinerja
Dalam pertemuan itu, Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Lily Mufidah, hadir mewakili pimpinan kantor wilayah. Ia menekankan bahwa sinergi antar-lembaga mutlak diperlukan supaya Posbankum Desa bisa berjalan aktif dan optimal.
Salah satu poin yang disorot Lily adalah soal pelaporan. Menurut dia, laporan layanan Posbankum Desa bukan sekadar formalitas administrasi. Data dari pelaporan ini jadi alat ukur buat melihat seberapa efektif layanan yang diberikan, apa saja yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran.
“Pelaporan ini membantu kami mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran,” kata Lily.
Jadi, kalau ada desa yang Posbankum-nya kurang aktif atau punya kendala tertentu, bisa langsung terdeteksi lewat data pelaporan. Dari situ, pemerintah bisa ambil langkah perbaikan yang spesifik sesuai kondisi di lapangan.
Pelatihan Paralegal di 29 Kabupaten Sepanjang 2026
Selain urusan pelaporan, agenda besar lainnya adalah rencana pelatihan paralegal Posbankum Desa. Lily mengungkapkan bahwa pelatihan ini bakal dilaksanakan secara bertahap di 29 kabupaten di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026.
Kenapa pelatihan paralegal ini penting? Karena paralegal desa adalah ujung tombak layanan bantuan hukum di tingkat paling bawah. Mereka yang langsung berhadapan dengan warga, mendengarkan keluhan, memberikan konsultasi awal, dan mengarahkan ke lembaga bantuan hukum yang tepat kalau kasusnya lebih kompleks.
Tanpa paralegal yang terlatih dan kompeten, Posbankum Desa cuma bakal jadi papan nama tanpa fungsi nyata. Makanya, peningkatan kapasitas lewat pelatihan jadi prioritas utama tahun ini.
Pelatihan ini nantinya mencakup berbagai materi dasar hukum yang relevan dengan kebutuhan warga desa, mulai dari masalah pertanahan, sengketa waris, perkawinan dan perceraian, sampai urusan administrasi kependudukan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, paralegal diharapkan bisa memberikan layanan yang berkualitas dan bisa diandalkan.
Dispermasdes Dukcapil Dukung Penuh
Dari sisi Pemerintah Provinsi, Sekretaris Dispermasdes Dukcapil Jawa Tengah, Binawan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah koordinasi ini. Ia juga mengajak seluruh pihak di tingkat desa, terutama kepala desa dan paralegal, supaya makin serius dalam menjalankan layanan Posbankum.
Dukungan Dispermasdes Dukcapil ini penting karena dinas ini punya akses langsung ke pemerintahan desa. Kalau Kemenkum fokus di aspek hukum dan pelatihan, Dispermasdes Dukcapil punya peran strategis dalam menggerakkan aparatur desa untuk mendukung operasional Posbankum.
Kolaborasi lintas sektor seperti ini memang seharusnya jadi standar dalam pelayanan publik. Ketika berbagai instansi bisa duduk bersama dan menyamakan langkah, birokrasi yang biasanya berbelit bisa dipangkas. Ujungnya, masyarakat yang diuntungkan karena nggak perlu lagi bolak-balik ke berbagai kantor cuma buat urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan di satu titik.
Memperluas Akses Keadilan Sampai ke Pelosok
Kalau dilihat dalam gambaran besar, program Posbankum Desa ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas jangkauan bantuan hukum ke seluruh pelosok Indonesia. Selama ini, salah satu masalah klasik dalam penegakan hukum di Indonesia adalah ketimpangan akses. Warga di perkotaan relatif lebih mudah mendapatkan bantuan hukum dibanding mereka yang tinggal di desa-desa terpencil.
Dengan hadirnya Posbankum di setiap desa, harapannya kesenjangan ini bisa dipersempit. Warga miskin dan kelompok rentan yang selama ini sering kali pasrah ketika menghadapi masalah hukum kini punya tempat buat berkonsultasi tanpa dipungut biaya.
Di Jawa Tengah, target pembentukan 100% Posbankum di seluruh 8.563 desa dan kelurahan memang sudah tercapai. Tapi pekerjaan rumahnya masih panjang. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar semua Posbankum tetap aktif, paralegal-nya terlatih, dan layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Posbankum Bukan Sekadar Meja Konsultasi
Perlu dipahami juga bahwa Posbankum Desa bukan cuma soal konsultasi hukum. Lebih dari itu, Posbankum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak warga desa yang sebenarnya nggak paham hak-hak hukum mereka. Misalnya, soal hak atas tanah, hak waris, atau bahkan hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan.
Lewat Posbankum, warga bisa mendapat informasi dan pemahaman dasar soal hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Paralegal desa bisa menjalankan fungsi penyuluhan, memberikan sosialisasi rutin, dan membantu warga memahami prosedur hukum yang mungkin selama ini terasa rumit dan menakutkan.
Kalau fungsi edukasi ini berjalan dengan baik, dampaknya bisa sangat luas. Masyarakat yang melek hukum cenderung lebih mampu melindungi hak-haknya, menghindari konflik yang nggak perlu, dan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus masuk ke proses pengadilan yang panjang dan mahal.
Koordinasi Lintas Dinas: Potong Rantai Birokrasi
Satu hal yang patut diapresiasi dari pertemuan Kemenkum-Dispermasdes Dukcapil ini adalah semangat untuk memangkas jalur birokrasi. Selama ini, warga desa sering kali harus berhadapan dengan birokrasi yang berlapis-lapis kalau mau mengurus sesuatu. Nggak jarang, mereka harus bolak-balik ke berbagai instansi yang berbeda.
Dengan adanya koordinasi langsung antara Kemenkum dan Dispermasdes Dukcapil, diharapkan layanan bisa lebih terintegrasi. Data pelaporan bisa saling diakses, program pelatihan bisa disinkronkan, dan kebijakan di tingkat desa bisa lebih selaras.
Model koordinasi seperti ini sebenarnya bisa jadi contoh buat daerah lain. Ketika 2 instansi yang punya irisan tugas bisa duduk bareng dan nyamain persepsi, hasilnya pasti lebih efektif daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri.
Harapan ke Depan
Dengan langkah koordinasi yang dilakukan pada 6 Februari 2026 ini, ada beberapa harapan besar yang digantungkan. Pertama, pelaporan layanan Posbankum Desa bisa berjalan lebih tertib dan akurat sehingga jadi basis data yang solid buat pengambilan kebijakan. Kedua, pelatihan paralegal di 29 kabupaten bisa terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan paralegal-paralegal desa yang kompeten.
Ketiga, dan ini yang paling penting, masyarakat desa di Jawa Tengah bisa benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran Posbankum. Bukan cuma sebagai simbol, tapi sebagai pintu masuk nyata menuju keadilan yang selama ini terasa jauh dan sulit dijangkau.
Pada akhirnya, keberhasilan program Posbankum Desa nggak bisa diukur cuma dari jumlah pos yang terbentuk. Yang lebih penting adalah seberapa banyak warga yang terbantu, seberapa besar kesadaran hukum yang meningkat, dan seberapa efektif layanan yang diberikan. Dan semua itu butuh komitmen bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke tingkat desa.
